Bappenas Sorot soal Alokasi Anggaran Pendidikan Vokasi

Bappenas Sorot soal Alokasi Anggaran Pendidikan Vokasi

Bappenas Sorot soal Alokasi Anggaran Pendidikan Vokasi

Pemerintah kabupaten/kota ikut bertanggung jawab atas kualitas pendidikan di daerahnya

. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengingatkan pemerintah daerah (pemda), khususnya provinsi, cermat dalam penganggaran di sektor pendidikan vokasi.

Sebab, persentase anggaran yang diwajibkan cukup besar, yakni 20 persen. Dari kajian yang dilakukan Bappenas, pemda umumnya memiliki pekerjaan rumah yang sama. Yakni, kurang efisien dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang pendidikan.

“Saya sarankan belanja untuk pendidikan vokasi ditingkatkan. Tapi peningkatannya jangan sekadar menambah gedung atau peralatan,” jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Senin (12/8).

Persentase 20 persen sering kali habis untuk peningkatan atau perbaikan sarana fisik.

Hal itu memang diperlukan. Tapi, pemda kurang jeli untuk peningkatan kualitas non-fisik. Contoh, pembinaan untuk guru dan penataan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Perlu menyentuh kurikulum agar benar-benar mengurangi ketidak cocokan antara dunia pendidikan dengan pasar kerja,” lanjut Bambang.

Apalagi setelah ini pemerintah pusat akan mengupayakan bantuan untuk revitalisasi SMK. Masing-masing sekolah ditaksir membutuhkan biaya antara Rp7 hingga Rp15 miliar. Jumlah yang cukup besar. Apalagi untuk sekolah yang tidak membutuhkan peralatan kasar yang mahal. Bambang mengusulkan pemda maupun sekolah yang bersangkutan memberikan penekanan pada hal yang belum tercapai.

Bila masih ada ketidak cocokan dengan industri, maka poin itu yang harus diprioritaskan.

Saat ini, Bappenas tengah fokus dalam sosialisasi ke pemda soal efisiensi penggunaan anggaran ke pemda. Tujuannya agar pagu anggaran yang disediakan tepat sasaran.

“Untuk pendidikan, kalau dirasa angka partisipasi kasarnya sudah cukup baik, sudah saatnya belanja diarahkan lebih kepada kualitasnya,” terang Bambang.

Sementara itu, pertumbuhan jumlah SMK belum diiringi dengan peningkatan kualitas. Direktur Pembinaan Sekolah SMK Kemendikbud M. Bakrun menyebut, saat ini ada sekitar 14 ribu SMK di Indonesia. Sebanyak 4 ribu unit di antaranya berstatus negeri, sedangkan sisanya swasta.

”Jumlah itu tidak ideal. Izin mendirikan SMK wewenang pemerintah provinsi. Kami hanya bisa mengintervensi agar pemprov mengevaluasi. Apakah sudah berjalan sesuai kaidah SMK yang mampu memberikan ketrampilan kepada lulusannya,” urai Bakrun.

Monitoring dan evaluasi, lanjut dia, sangat penting untuk mendukung program revitalisasi pendidikan vokasi. Pada 2020, Kemendikbud memiliki target merevitalisasi 557 SMK di semua daerah. Khususnya daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

 

Baca Juga :