TRUTH: Tangsel Darurat Pungli Pendidikan

TRUTH: Tangsel Darurat Pungli Pendidikan

TRUTH Tangsel Darurat Pungli Pendidikan

Setelah kasus pungutan liar (Pungli) yang menimpa SDN Pondok Pucung 02

belum selesai. Kali ini muncul kembali, dugaan praktik pungli yang berkedok penjualan buku dan seragam.

Bahkan, hampir di seluruh Sekolah Dasar (SD) di Tangsel diduga menjual seragam dengan kisaran harga mulai dari Rp 500.000 �” Rp 1.000.000.

Sedangkan, di tingkat SMP diduga mencapai 1,500,000. Serta ada juga dugaan jual beli buku pihak sekolah yang diduga mengunakan modus melalui oknum di sekitar sekolah seperti yang terjadi di SDN 1 Bambu Apus. Bahkan, ada surat edaran terakit iuran qurban yang ditujukan kepada wali murid diduga dilakukan pihak SDN Pondok Ranji 1 sebesar Rp. 50.000.

Melihat kondisi pendidikan Tangsel yang tak beres. Tangerang Public Transparency Watc

h (TRUTH) menilai pendidikan di Kota Tangsel nampaknya sudah masuk dalam kondisi Darurat”.
Demikian disampaikan Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi TRUTH, Jupry Nugroho, Jumat (26/7).

“Jika melihat aturan yang ada bahwa secara tegas dan jelas Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa negara menjamin Penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar, aturan lain pun secara sepesifik mengatur tentang hal tersebut seperti pada Permendikbud 44 tahun 2012 serta Permendikbud 75 tahun 2016,” ujarnya.

Akan tetapi, sambung Jupry, pada faktanya sampai hari ini praktik tersebut masih dijalankan

seperti jual beli seragam, buku bahkan uang qurban.

“Jika melihat memang klasik persoalannya, namun tidak pernah bisa dibereskan oleh Pemkot Tangsel melalui Dindikbud, sampai hari ini tim saber pungli yang ada di Tangsel mandul,” tegasnya.

Mengenai uang seragam, menurutnya secara hukum tidak dapat diwajibkan oleh pihak sekolahbkepada peserta didik dan atau orang tua atau walinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 181 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Memang ada kelonggaran aturan bahwa adanya seragam khas sekolah. Namun hal tersebut juga tidak dapat dipaksakan. Artinya pengadaan pakaian seragam khas sekolah merupakan bentuk fasilitasi dan alternatif, bukan kewajiban yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Jikapun ada harga jualnya tidak diatas harga eceran yang ada dapat disimpulkan bahwa sekolah tidak dapat mengambil keuntungan terkait seragam,” papar Jupry.

Kedua, yaitu buku. Dalam Lampiran Permendikbud 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler pembiayaan Bos diperuntukan untuk penyediaan buku Teks Utama dan Penyediaan Buku Teks Pendamping jadi tidak ada sekolah yang menjual buku kepada peserta didik.

 

Sumber :

https://wellnessplanusa.com/mengenal-tujuan-didirikannya-asean/